Gowa – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Sungguminasa menggelar kegiatan Binadik Menyapa, Sabtu (15/2/2025), di lapangan blok hunian dengan melibatkan seluruh warga binaan.
Kegiatan dimulai dengan persiapan dimana sebelumnya warga binaan diminta untuk menulis pertanyaan pada lembar kertas yang telah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan topik yang urgent dan paling banyak ditanyakan guna memastikan diskusi dapat berlangsung efektif dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Kepala Seksi Binadik, Santy Sastriawati menegaskan urgensi dari kegiatan Binadik Menyapa ini.
“Pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk keterbukaan informasi serta kepastian hukum terkait pemenuhan hak-hak warga binaan di LPP Sungguminasa. Binadik Menyapa ini merupakan komitmen dari Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan yang transparan dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Santy.
Selanjutnya Kepala Subseksi Registrasi, Hastuti memberikan pemahaman yang lebih mendalam berdasarkan lembar pertanyaan dari warga binaan seperti prosedur pengajuan amnesti, proses pencabutan Pembebasan Bersyarat (PB), mekanisme pemberian remisi dasawarsa, serta konsekuensi hukum bagi Warga Binaan yang berstatus residivis.
Sebagai penutup, operator integrasi dan registrasi memberikan penjelasan rinci tentang proses pengajuan remisi dan integrasi, mulai dari tahapan awal hingga pengesahan akhir. Penjelasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa semua Warga Binaan memahami prosedur yang berlaku dan dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam pengajuan hak-hak mereka.
Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Yohani Widayati mengapresiasi ‘ruang terbuka’ yang disediakan oleh seksi Binadik.
“Terima kasih atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seksi Binadik. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Warga Binaan dapat merasa lebih diperhatikan dan mendapatkan informasi yang lebih jelas. Selain itu, kegiatan ini juga menciptakann ruang dialog yang kondusif antara petugas dan Warga Binaan,” ujar Yohani. (*)