Makassar – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen IMIPAS), Silmy Karim, memberikan arahan strategis kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sulawesi Selatan dalam kunjungan kerjanya ke Lapas Kelas I Makassar. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulsel, Rudy Fernando Sianturi, dan jajaran pejabat struktural Kanwil, Kepala UPT se-Sulsel, serta seluruh CPNS Pemasyarakatan Ditjen Pemasyarakatan Sulsel.
Wamen Silmy menekankan tiga pilar utama untuk peningkatan kinerja: pelayanan publik yang prima, integritas yang tak tergoyahkan, dan optimalisasi potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Beliau menjelaskan bahwa pelayanan pemasyarakatan bukan hanya administratif, melainkan menyangkut keadilan, kemanusiaan, dan pengabdian. “Kunci kepercayaan publik terletak pada pelayanan yang baik dan integritas yang solid. Hal ini hanya tercapai dengan memaksimalkan potensi SDM kita,” tegas Wamen Silmy.
Arahan tersebut mencakup pentingnya inovasi dan adaptasi teknologi digital untuk mendukung transformasi kelembagaan. Wamen Silmy juga meminta setiap Kepala UPT menjadi teladan, menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan profesional. Sesi diskusi terbuka bersama Kanwil dan Kepala UPT menghasilkan masukan penting, khususnya terkait perlunya regulasi yang mendukung perluasan layanan digital, seperti yang disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulsel, Muhammad Ali. Ia menekankan perlunya akselerasi transformasi pelayanan publik yang lebih efisien dan inklusif.
Wamen Silmy juga mengapresiasi keberhasilan implementasi Program Asta Cita di Sulawesi Selatan. Program prioritas nasional ini telah dijalankan dengan baik oleh jajaran Pemasyarakatan Sulsel, terbukti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan, serta program ketahanan pangan yang meliputi budidaya ikan dan sayuran hidroponik di Rutan, Lapas, dan LPKA.
Kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi dan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi tantangan pemasyarakatan modern. Dengan arahan yang jelas dan semangat kolektif, diharapkan seluruh UPT di Sulawesi Selatan dapat mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih profesional, humanis, dan berdaya saing. (*)