Menanggalkan sekat birokrasi, politisi perempuan dari Fraksi [sebutkan nama partai] ini hadir menyapa warga di jantung Kota Metropolitan Makassar. Bagi Hj. Fatma, kegiatan ini adalah momentum sakral untuk mendengar langsung denyut nadi persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dengar Langsung, Catat Secara Detail
Berbagai aspirasi tumpah ruah dari pertemuan ke pertemuan. Mulai dari masalah klasik perkotaan seperti kerusakan jalan dan gang, sistem drainase yang belum optimal penyebab banjir genangan, ketersediaan fasilitas kesehatan dasar, hingga harapan pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Rumah rakyat itu bukan hanya gedung DPRD yang megah, tetapi ada di setiap kursi plastik di balai warga, di teras-teras rumah, dan di tengah lorong-lorong kota tempat kita duduk bersama hari ini,” ungkap Hj. Fatma di hadapan ratusan warga yang antusias menyambut kedatangannya.

Dialog Solutif dan Langkah Tindak Lanjut
Sesi pertemuan berlangsung dinamis. Warga tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga memberikan masukan konstruktif. Ibu-ibu pelaku usaha menyuarakan kebutuhan pelatihan pemasaran digital dan kemudahan akses permodalan. Sementara kalangan pemuda mengharapkan dukungan ruang kreativitas serta fasilitas olahraga yang memadai.

Hj. Fatma mencatat setiap aspirasi dengan cermat. Ia juga menjelaskan mekanisme penganggaran di tingkat provinsi serta menegaskan komitmennya untuk memasukkan pokok-pokok pikiran hasil pertemuan ini ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan datang.

Bukti Konsistensi Pengabdian
Tujuh hari pelaksanaan reses ini ditutup dengan rasa optimisme tinggi dari masyarakat. Warga Makassar A merasa memiliki wakil rakyat yang tidak hanya hadir saat masa kampanye, tetapi konsisten memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka di tingkat provinsi.

Melalui kegiatan ini, Hj. Fatma Wahyuddin kembali membuktikan bahwa dedikasi seorang wakil rakyat diukur dari seberapa dekat ia dengan rakyatnya. Langkah nyata terus berlanjut, demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. (Hamzah)

Artikel Reses Bukan Sekadar Formalitas, Hj. Fatma Wahyuddin: Rumah Rakyat Ada di Tengah Masyarakat pertama kali tampil pada Gowa Terkini.

Hasil analisa saya sebagai seorang Putera asli Gowa sekaligus sebagai politisi secara tegas menyatakan langkah DPRD Gowa melakukan hal angket merupakan tindakan demoralisasi terhadap aturannya sendiri.

Tiga poin yang diputuskan DPRD Gowa melalui Sidang Paripurna adalah gambaran utuh Pimpinan DPRD Gowa tidak memahami aturan yang berlaku.

” Dasar lahirnya keputusan tersebut jelas cacat hukum, selain memasuki persoalan yang bukan ranahnya ( dugaan etika/ asusila), tudingan akan dugaan persoalan Pengadaan baju seragam sekolah merupakan keputusan bersama antara Pemkab dan DPRD Gowa melalui Perda yang kemaren diputuskan bersama, lucu donk DPRD menggugat produk hukumnya sendiri,” ungkap Haji Nasran Mone Sabtu malam di Makassar.

Sehingga meyakini langkah DPRD akan mendapatkan perlawanan dari elemen masyarakat Gowa.

” Saya dengar sudah ada beberapa elemen masyarakat yang menggugat dan kami pastikan juga akan bergerak melawan ulah parlemen Gowa yang membuat gaduh,” tegasnya.

Politisi Senior dari Golkar ini menambahkan beragam langkah untuk menggugat DPRD Gowa.

” Pengaduan ke Badan Kehormatan, Pengaduan ke Pengadilan dan PTUN menjadi langkah yang akan kami lakukan, tentu aksi aksi tuntutan dari masyarakat juga akan dilakukan,” kuncinya.

Dirinya mengajak semua pihak untuk melawan upaya pembodohan masyarakat yang mengatas namakan aspirasi masyarakat.

” Sebuah respon dari pengaduan masyarakat wajib dilayani asal sesuai dengan kaidah yang ada namun realitasnya adalah politisasi aspirasi yang terjadi,” kuncinya. (*)

Artikel Langkah DPRD Lakukan Hak Angkat Dinilai Langgar Kode Etik pertama kali tampil pada Gowa Terkini.