Makassar— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga binaan. Komitmen tersebut mendapat penguatan melalui kunjungan kerja Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ahmad Fanani, S.IP., M.Han., bersama Tenaga Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, **Mayjen TNI (Purn.) Ade Kurnianto, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Rabu (4/11/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Melalui peninjauan langsung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT), jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya memastikan pelaksanaan pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan dasar, serta program pembinaan warga binaan berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat nyata.
Dalam rangkaian kunjungan, rombongan mengawali peninjauan dengan mengunjungi dapur Lapas Kelas I Makassar. Di lokasi tersebut, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Imipas melihat secara langsung fasilitas pengolahan makanan, kebersihan lingkungan dapur, proses penyiapan makanan, hingga kualitas makanan yang akan didistribusikan kepada warga binaan.
Peninjauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan, khususnya terkait penyediaan makanan yang layak, higienis, dan sesuai ketentuan. Ketersediaan fasilitas yang memadai serta penerapan standar kebersihan menjadi perhatian dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan warga binaan selama menjalani masa pembinaan.
Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke blok hunian untuk melihat kondisi kamar, kebersihan lingkungan, serta kelayakan fasilitas yang digunakan warga binaan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk mengamati secara langsung penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan di lingkungan Lapas Kelas I Makassar.
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ahmad Fanani, menekankan pentingnya memastikan setiap layanan pemasyarakatan benar-benar memberikan manfaat dan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. Menurutnya, pemenuhan hak-hak dasar warga binaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab penyelenggaraan pemasyarakatan.
“Kualitas Pemasyarakatan tidak hanya diukur dari keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dari bagaimana negara hadir memastikan hak-hak dasar warga binaan terpenuhi. Pelayanan makanan yang layak, lingkungan hunian yang sehat, dan pembinaan yang berkelanjutan merupakan bentuk nyata pelayanan yang profesional dan humanis,” ungkap Ahmad Fanani.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mayjen TNI (Purn.) Ade Kurnianto, memberikan perhatian terhadap pentingnya kedisiplinan petugas, pengawasan berkelanjutan, serta konsistensi penerapan standar operasional dalam setiap aspek pelayanan di lingkungan Lapas.
“Pelayanan yang baik harus didukung oleh petugas yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Setiap fasilitas dan program harus dikelola dengan pengawasan yang konsisten agar keamanan, kebersihan, serta kualitas pelayanan tetap terjaga. Hal ini menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang tertib, aman, dan bermartabat,”.tegas Ade Kurnianto.
Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Hernowo Sugiastanto, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan penguatan yang diberikan kepada jajaran Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Menurutnya, peninjauan langsung tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sekaligus memperkuat komitmen seluruh UPT dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
“Kami menyambut baik kunjungan Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bentuk perhatian serta penguatan terhadap pelaksanaan tugas di wilayah. Setiap arahan dan masukan yang diberikan menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan, terutama dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi program pembinaan,” ujar Hernowo.
Lebih lanjut, Hernowo menegaskan bahwa Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan terus mendorong seluruh Lapas dan Rutan untuk menempatkan kualitas pelayanan sebagai prioritas, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan ketertiban.
“Pemasyarakatan yang berkualitas harus mampu menghadirkan keseimbangan antara keamanan, pelayanan, dan pembinaan. Kami berkomitmen memastikan seluruh UPT memberikan pelayanan yang layak, transparan, dan berkeadilan, sekaligus membangun lingkungan pembinaan yang mendukung perubahan positif bagi warga binaan,” tambahnya.
Kunjungan ini sekaligus mempertegas pentingnya sinergi antara jajaran pusat, kantor wilayah, dan UPT dalam memastikan kebijakan pemasyarakatan diimplementasikan secara konsisten hingga tingkat pelayanan. Hasil peninjauan diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan fasilitas, pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan efektivitas program pembinaan warga binaan.
Melalui penguatan dan pengawasan yang berkesinambungan, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, humanis, dan semakin berkualitas, sejalan dengan arah transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat dan warga binaan. (*)