Makassar – Menjalin sinergitas dan komunikasi yang baik antar Instansi penegak hukum guna memperkuat hubungan dan kerjasama yang baik ialah salah satu indikator keberhasilan suatu instansi atau lembaga pemerintah yang harus dibangun khusunya antar Lembaga Pemasyrakatan (Lapas) dan Kepolisian Daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Hernowo Sugiastanto bersama Kepala Rutan Kelas I Makassar, Kepala Bapas Kelas I Makassar, Kepala Rupbasan Kelas I Makassar kunjungi kantor Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Kota Makassar yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 9 Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar. Selasa, (20/6/23).
Ditemui di ruang kerjanya Kepala Polrestabes Kota Makassar, Kombes Mokhamad Ngajib menyambut baik kedatangan Hernowo bersama rombongan, ia menyebutkan bahwa tujuan kedatangannya ini tidak lain untuk menjalin silatuhrahmi dan sinergitas antar sesama instansi serta membantu pengamanan Lapas bilamana sewaktu-waktu kondisi Lapas tidak kondusif.
“Disamping silatuhrahmi ini, tujuannya pertama koordinasi, kedua perkenalan Lapas Makassar bersama Kapolretabes, ketiga bersinergi untuk membantu Lapas 1 Makassar apabila terjadi gangguan kemanan, alhamdulillah dari pihak Polres Makassar bersedia membantu gangguan keamanan yang ada di Lapas baik itu masalah-masalah yang muncul, maupun yang masih tahap penyelidikan di dalam intelijen,” ucap Hernowo.
Kombes Mokhamed Ngajib menanggapi bahwa ancaman gangguan keamanan yang disampaikan oleh Hernowo dan rombongan merupakan sinergi utama dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan antar sesama instansi penegak hukum.
“Hal tersebut sudah tanggung jawab kita bersama, diminta ataupun tidak diminta pengamanan, pengawalan dan lain sebagainya itu merupakan tanggung jawab kami dari pihak kepolisian. Insya Allah kami siap membantu dan memback up Lapas Makassar maupun Rutan terkait keamanan dan pengamanan,” ucap Ngajib.
Kegiatan kunjungan ini diakhiri dengan dengan foto bersama guna menjalin kerjasama dan komitmen yang baik antar instansi penegak hukum. (*)
