GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mengambil peran sentral dalam memperkuat sinergi ekonomi regional Sulawesi Selatan dengan menjadi tuan rumah High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Zona IV. Acara yang berlangsung di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, pada hari Kamis (30/10/2025), ini difokuskan pada pengendalian inflasi, penyusunan Neraca Pangan berbasis data akurat, dan akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menekankan bahwa inisiatif ini krusial untuk mengelola pasokan pangan secara efektif dan menjadikan Zona IV sebagai pelopor transaksi non-tunai yang mendukung stabilitas ekonomi nasional.
“Kabupaten Gowa, Maros, dan Takalar adalah produsen pangan utama, sementara Kota Makassar bertindak sebagai pusat distribusi dan jasa. Integrasi ini harus dioptimalkan melalui Neraca Pangan yang terperinci, sehingga kebijakan pengendalian inflasi dapat didasarkan pada data yang valid,” jelas Darmawangsyah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa tahun 2024, perekonomian daerah tumbuh sebesar 5,39 persen dengan tingkat inflasi 1,19 persen (mengacu pada Kota Makassar). Data ini mencerminkan kondisi makroekonomi yang stabil, namun tetap memerlukan pengawasan intensif terhadap fluktuasi harga komoditas pangan strategis.
“Inflasi pangan adalah tantangan nyata yang memerlukan sistem yang siap dan koordinasi lintas daerah yang solid. Kami berkomitmen untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, menyelenggarakan pasar murah secara berkala, dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.
Selain fokus pada pengendalian harga, Wakil Bupati Gowa juga mendorong implementasi sistem transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan fiskal yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi.
“Elektronifikasi transaksi pemerintah adalah pilar penting dalam reformasi keuangan daerah. Melalui digitalisasi pembayaran, kita dapat meminimalkan potensi kebocoran anggaran dan mempercepat respons terhadap dinamika ekonomi lokal,” ujarnya.
Darmawangsyah juga menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan kemandirian ekonomi daerah.
“Sinergi yang kita bangun hari ini adalah wujud nyata kesinambungan kepemimpinan ekonomi daerah. Jika pendahulu kita mampu membangun jaringan perdagangan antar pulau berabad-abad lalu, kita pun harus mampu menjamin stabilitas pangan dan inflasi untuk generasi mendatang,” tegasnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Bank Indonesia, TPID Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Takalar. Forum ini menjadi wadah konsolidasi teknokratik untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas inflasi di wilayah penyangga ekonomi Sulawesi Selatan.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Purnomo, menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan antar daerah dalam menjaga momentum stabilitas harga.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tentang intervensi harga, tetapi juga tentang pembenahan struktur pasokan yang berkelanjutan. Zona IV memiliki potensi untuk menjadi model integrasi pangan berbasis data, di mana pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat berkolaborasi dalam ekosistem ekonomi yang efisien,” katanya.
Turut hadir dalam acara ini Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Ichsan Mustari; Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin; Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Maros, Abdul Azis Ahmad; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Ahmadi Akil; serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Gowa. (Fan)