Gowa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui Rapat Koordinasi dan Pendalaman Area Kerawanan Korupsi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (12/3/2026).
Rakor ini diikuti oleh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkab Gowa dan difokuskan pada identifikasi titik rawan dalam tata kelola pemerintahan daerah serta langkah perbaikan sistem agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang mengatakan bahwa forum ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk melihat secara terbuka area yang masih memiliki kerawanan dalam tata kelola pemerintahan.
“Forum seperti ini membantu kita melihat lebih jelas titik rawan dalam sistem pemerintahan, sehingga perbaikannya bisa dilakukan lebih cepat,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah bersama Tim KPK membahas sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi kerawanan, diantaranya pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Pendalaman ini juga menjadi bagian dari penguatan implementasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang digunakan untuk memetakan risiko sekaligus memperbaiki tata kelola di berbagai sektor strategis pemerintahan daerah.
Menurut Bupati Talenrang, penguatan sistem pencegahan korupsi pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pelayanan publik serta efektivitas penggunaan anggaran pembangunan daerah.
“Kalau sistem semakin transparan dan akuntabel, maka dampaknya bukan hanya pada tertib administrasi. Yang paling penting, masyarakat akan merasakan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang berjalan lebih tepat sasaran,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah agar integritas menjadi standar dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Integritas birokrasi harus menjadi budaya kerja kita bersama. Kalau seluruh perangkat daerah bekerja dengan prinsip itu, maka ruang untuk penyimpangan akan semakin sempit dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” tegasnya.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Gowa menargetkan penguatan tata kelola pada sektor-sektor strategis sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pencegahan korupsi juga ditekankan oleh Kepala Satuan Tugas IV.2 Koorsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rochmanto. Ia menilai penguatan integritas menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, berbagai sistem pengawasan yang dibangun pemerintah daerah akan berjalan efektif jika didukung komitmen integritas dari seluruh aparatur.
“Pencegahan korupsi pada dasarnya adalah soal integritas. Integritas itu seperti iman, kadang naik kadang turun. Karena itu harus terus dikuatkan melalui komitmen bersama agar setiap proses pemerintahan tetap berjalan di jalur yang benar,” ujarnya.
Ia berharap komitmen tersebut dapat mendorong peningkatan hasil penilaian pencegahan korupsi di Kabupaten Gowa, seiring dengan semakin kuatnya perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah.
Turut hadir pada kegiatan ini, Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, PIC Koorsup Wilayah Sulawesi Selatan, Maskur Seto Samiaji, serta Tim Analis Tindak Pidana Korupsi KPK RI. (Fan)